STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT WILAYAH

Pasal 18 Anggaran Dasar (AD PII) tentang Struktur Organisasi Tingkat Wilayah

  1. Organisasi tingkat wilayah terdiri atas Pengurus Wilayah.
  2. Majelis Kehormatan Etik Wilayah dapat dibentuk oleh Majelis Kehormatan Etik berdasarkan kebutuhan.
  3. Pengurus Wilayah merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin PII di tingkat provinsi yang melaksanakan kebijakan Pengurus Pusat.
  4. Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.
  5. Pengurus Wilayah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Anggota Bidang, dan Anggota Komite.
  6. Pengurus Harian Wilayah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara
  7. Wakil Ketua, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Anggota Bidang, dan Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat oleh Ketua Pengurus Wilayah.
  8. Ketua Pengurus Wilayah merekomendasikan personalia Pengurus Wilayah untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.
  9. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasihat Wilayah, dan Dewan Pakar Wilayah.
  10. Ketentuan mengenai Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasihat Wilayah, dan Dewan Pakar Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

ORGANISASI TINGKAT WILAYAH

Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga (ART) PII tentang Organisasi Tingkat Wilayah

(1) Organisasi tingkat wilayah merupakan kesatuan cabang dari setiap Kabupaten.Kota dalam satu provinsi yang berfungsi

  • melakukan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang
  • penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan pengelolaan pelaksanaan praktik keinsinyuran di tingkat wilayah
  • menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Konggres dan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Pimpinan Wilayah

(2) Pimpinan organisasi di tingkat wilayah adalah Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia dan diikuti dengan nama provinsi, yang disingkat PW PII nama provinsi

(3) Pembentukan dan pengesahan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Ketua Umum

(4) Personalia Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, Ketua Komite, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Anggota Bidang dan Anggota Komite

(5) Pengurus Wilayah memiliki tugas dan fungsi :

  • Membantu Pengurus Pusat dalam pelaksanaan dan pembinaan praktik Keinsinyuran di tingkat provinsi
  • Melaksanakan ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah dan/atau Rapat Pimpinan Nasional serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya di tingkat provinsi
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi yang berada dalam wilayah sesuai kewenangannya
  • Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada akhir masa jabatannya

(6) Ketua Pengurus Wilayah adalah Ketua terpilih pada Musyawarah Wilayah